Kuba Pasca-Fidel Castro
Diterbitkan Oktober 21, 2010 Artikel Pengamat DitutupTag:Martin H Hutabarat, Kuba Pasca-Fidel Castro
Oleh Martin H Hutabarat
Kuba adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Karibia, yang berpenduduk 11,5 juta orang. Sejak Fidel Castro berkuasa pada 1959, Kuba berubah menjadi negara sosialisme-komunisme. Dengan perubahan itu, sistem pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial warganya didasarkan pada ideologi sosialisme dan komunisme. Ketika tiga tahun lalu Fidel Castro jatuh sakit dan diganti adiknya, Raul Castro, sebagai presiden, orang mulai bertanya bagaimana nasib Kuba ke depan tanpa Fidel Castro? Apakah sistem sosialisme-komunisme Kuba ini masih dapat bertahan dan terus berlanjut ataukah akan mengikuti langkah balik negara-negara komunis sekarang ini?
Dalam perekonomian yang berdasar pada sosialis-komunis ini, seluruh aspek kegiatan ekonomi dikendalikan negara secara terpusat. Tidak ada perusahaan swasta dan asing yang diperbolehkan hidup. Negara atau pemerintahlah yang menentukan segala-galanya. Seluruh badan usaha adalah milik negara. Perusahaan asing hanya bisa masuk melalui seleksi yang ketat sebatas joint venture dengan negara. Itu pun jumlah dan bidang usahanya dibatasi.
Dalam sistem sosialis-komunis ini, pemerintah Kuba menerapkan sistem penjatahan kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang jumlahnya sangat terbatas, antara lain beras, minyak goreng, gula, dan sabun. Pelaksanaan distribusi bahan pokok itu diawasi secara ketat melalui penjatahan kupon. Toko atau warung yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari sulit ditemukan.
Di bidang sosial, negara juga memberikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan secara gratis pada rakyat. Kalaupun ada sebagian kecil rakyatnya yang dipungut bayaran, jumlahnya dinilai sangat murah.
Di bidang pendidikan, setiap anak usia sekolah diwajibkan sekolah atau memperoleh pendidikan tanpa biaya. Kuba sejak 2003 telah melaksanakan program seorang guru untuk tiap 20 murid SD dan 15 murid sekolah menengah. Akibatnya jumlah sarjana di Kuba sangat berlimpah, tak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.
Di bidang kesehatan, terdapat 74.880 dokter, lulusan dari sekolah-sekolah Kedokteran Amerika Latin (ELAM) di Havana. Sebagian di antaranya adalah dokter-dokter spesialis untuk melayani 11.242.648 orang penduduk. Obat-obat yang diperlukan bagi pemeliharaan warganya lebih 90% diproduksi negara, termasuk obat untuk penyakit kanker dan demam berdarah.
Di bidang politik dan pemerintahan, sistem satu partai yang dipraktikkan Kuba secara konsisten sejak 51 tahun yang lalu membuat media massa dan pers dikuasai, dikelola, dan dikontrol negara secara ketat. Demo atau semacam pernyataan pendapat dari rakyat, yang umum kita jumpai setiap hari di Indonesia, di sana merupakan hal tabu yang hanya dapat dilihat rakyatnya terjadi di negara-negara lain melalui televisi asing secara sembunyi-sembunyi. Peranan pers dan media massa di Kuba secara efektif dilakukan pemerintah untuk menyebarluaskan propaganda dan indoktrinasi kepada rakyat mereka guna mempertahankan legitimasi mereka.
Negara-negara tetangga Kuba di Karibia seperti Bahama, Haiti, Jamaika, dan Dominika sudah mulai khawatir apabila Kuba mengalami perubahan, dampaknya diyakini akan luas pada kehidupan pariwisita di negara mereka sebab sebagian besar turis asing akan beralih ke Kuba karena alam dan pantainya yang indah. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pengusaha-pengusaha di Miami, Amerika Serikat, yang sebagian besar di antaranya adalah penduduk asal Kuba sudah bersiap-siap untuk masuk dan berinvestasi di Kuba, menunggu kapan saatnya Kuba berubah.
Perubahan yang diperkirakan banyak orang akan terjadi dalam waktu dekat di Kuba rasanya tidaklah mengada-ada lagi. Pemerintah Kuba pun tampaknya sudah menyadari itu. Kuba di bawah pemerintahan Presiden Raul Castro secara perlahan mulai melakukan langkah reformis sejak dua tahun terakhir ini, antara lain terlihat dari kesediaan Kuba menandatangani dua instrumen HAM internasional, yaitu Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan HAM. Sebagai konsekuensi perubahan itu, atas dorongan Vatikan dan Dewan Gereja-Gereja Dunia, pemerintah Kuba telah membuka peluang bagi penduduk untuk menyampaikan keluhan, yang dimanfaatkan warganya untuk mengadukan nasib keluarga mereka yang masih dalam tahanan politik. Begitu juga kehidupan beragama tidak lagi diawasi secara ketat sehingga kebebasan beragama dan beribadah semakin marak sekarang.
Penerimaan yang begitu bersahabat itu tidaklah mengherankan sebab Indonesia adalah negara yang sangat dihormati pemerintah Kuba. Soekarno adalah kepala negara pertama yang mengunjungi negara itu sesudah Fidel Castro berkuasa pada 1959. Bagi Indonesia, Kuba dan rakyatnya adalah sahabat sejati. Sebagai sahabat dekat, alangkah terpujinya apabila Indonesia membagi pengalaman dalam proses reformasi 12 tahun lalu, guna membantu negara tersebut tetap kukuh menghadapi arus perubahan sambil tetap dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah kepada rakyat.
Pelaksanaan otonomi daerah yang kita praktikkan sejak reformasi tentu dapat menjadi pelajaran bagi Kuba dalam mengapresiasi perubahan. Begitu juga sistem demokrasi dan kepartaian yang begitu subur perkembangannya di negara kita dalam 10 tahun terakhir, sesudah Indonesia mengubah undang-undang dasar, dapat menjadi perbandingan bagi Kuba ke depan dalam menata kepentingan nasional. (Sumber: Media Indonesia, 20 Oktober 2010)
Dalam perekonomian yang berdasar pada sosialis-komunis ini, seluruh aspek kegiatan ekonomi dikendalikan negara secara terpusat. Tidak ada perusahaan swasta dan asing yang diperbolehkan hidup. Negara atau pemerintahlah yang menentukan segala-galanya. Seluruh badan usaha adalah milik negara. Perusahaan asing hanya bisa masuk melalui seleksi yang ketat sebatas joint venture dengan negara. Itu pun jumlah dan bidang usahanya dibatasi.
Dalam sistem sosialis-komunis ini, pemerintah Kuba menerapkan sistem penjatahan kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang jumlahnya sangat terbatas, antara lain beras, minyak goreng, gula, dan sabun. Pelaksanaan distribusi bahan pokok itu diawasi secara ketat melalui penjatahan kupon. Toko atau warung yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari sulit ditemukan.
Di bidang sosial, negara juga memberikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan secara gratis pada rakyat. Kalaupun ada sebagian kecil rakyatnya yang dipungut bayaran, jumlahnya dinilai sangat murah.
Di bidang pendidikan, setiap anak usia sekolah diwajibkan sekolah atau memperoleh pendidikan tanpa biaya. Kuba sejak 2003 telah melaksanakan program seorang guru untuk tiap 20 murid SD dan 15 murid sekolah menengah. Akibatnya jumlah sarjana di Kuba sangat berlimpah, tak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.
Di bidang kesehatan, terdapat 74.880 dokter, lulusan dari sekolah-sekolah Kedokteran Amerika Latin (ELAM) di Havana. Sebagian di antaranya adalah dokter-dokter spesialis untuk melayani 11.242.648 orang penduduk. Obat-obat yang diperlukan bagi pemeliharaan warganya lebih 90% diproduksi negara, termasuk obat untuk penyakit kanker dan demam berdarah.
Di bidang politik dan pemerintahan, sistem satu partai yang dipraktikkan Kuba secara konsisten sejak 51 tahun yang lalu membuat media massa dan pers dikuasai, dikelola, dan dikontrol negara secara ketat. Demo atau semacam pernyataan pendapat dari rakyat, yang umum kita jumpai setiap hari di Indonesia, di sana merupakan hal tabu yang hanya dapat dilihat rakyatnya terjadi di negara-negara lain melalui televisi asing secara sembunyi-sembunyi. Peranan pers dan media massa di Kuba secara efektif dilakukan pemerintah untuk menyebarluaskan propaganda dan indoktrinasi kepada rakyat mereka guna mempertahankan legitimasi mereka.
Negara-negara tetangga Kuba di Karibia seperti Bahama, Haiti, Jamaika, dan Dominika sudah mulai khawatir apabila Kuba mengalami perubahan, dampaknya diyakini akan luas pada kehidupan pariwisita di negara mereka sebab sebagian besar turis asing akan beralih ke Kuba karena alam dan pantainya yang indah. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pengusaha-pengusaha di Miami, Amerika Serikat, yang sebagian besar di antaranya adalah penduduk asal Kuba sudah bersiap-siap untuk masuk dan berinvestasi di Kuba, menunggu kapan saatnya Kuba berubah.
Perubahan yang diperkirakan banyak orang akan terjadi dalam waktu dekat di Kuba rasanya tidaklah mengada-ada lagi. Pemerintah Kuba pun tampaknya sudah menyadari itu. Kuba di bawah pemerintahan Presiden Raul Castro secara perlahan mulai melakukan langkah reformis sejak dua tahun terakhir ini, antara lain terlihat dari kesediaan Kuba menandatangani dua instrumen HAM internasional, yaitu Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan HAM. Sebagai konsekuensi perubahan itu, atas dorongan Vatikan dan Dewan Gereja-Gereja Dunia, pemerintah Kuba telah membuka peluang bagi penduduk untuk menyampaikan keluhan, yang dimanfaatkan warganya untuk mengadukan nasib keluarga mereka yang masih dalam tahanan politik. Begitu juga kehidupan beragama tidak lagi diawasi secara ketat sehingga kebebasan beragama dan beribadah semakin marak sekarang.
Penerimaan yang begitu bersahabat itu tidaklah mengherankan sebab Indonesia adalah negara yang sangat dihormati pemerintah Kuba. Soekarno adalah kepala negara pertama yang mengunjungi negara itu sesudah Fidel Castro berkuasa pada 1959. Bagi Indonesia, Kuba dan rakyatnya adalah sahabat sejati. Sebagai sahabat dekat, alangkah terpujinya apabila Indonesia membagi pengalaman dalam proses reformasi 12 tahun lalu, guna membantu negara tersebut tetap kukuh menghadapi arus perubahan sambil tetap dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah kepada rakyat.
Pelaksanaan otonomi daerah yang kita praktikkan sejak reformasi tentu dapat menjadi pelajaran bagi Kuba dalam mengapresiasi perubahan. Begitu juga sistem demokrasi dan kepartaian yang begitu subur perkembangannya di negara kita dalam 10 tahun terakhir, sesudah Indonesia mengubah undang-undang dasar, dapat menjadi perbandingan bagi Kuba ke depan dalam menata kepentingan nasional. (Sumber: Media Indonesia, 20 Oktober 2010)
Sosialis–komunis
Sistem yang dikembangkan secara ketat oleh pemerintah Kuba selama 51 tahun ini menarik untuk disimak. Di bidang politik, satu-satunya partai politik yang boleh hidup hanya partai komunis. Partai lain dilarang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan. Partai Komunis Kuba (Partido Comunista de Cuba/PCC) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan bersama dengan Dewan Negara, PCC melaksanakan kekuasaan pemerintahan sehari-sehari. Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba sampai saat ini masih dipegang Fidel Castro dan jabatan sekretaris kedua diduduki adiknya, Raul Castro.
Sistem yang dikembangkan secara ketat oleh pemerintah Kuba selama 51 tahun ini menarik untuk disimak. Di bidang politik, satu-satunya partai politik yang boleh hidup hanya partai komunis. Partai lain dilarang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan. Partai Komunis Kuba (Partido Comunista de Cuba/PCC) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan bersama dengan Dewan Negara, PCC melaksanakan kekuasaan pemerintahan sehari-sehari. Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba sampai saat ini masih dipegang Fidel Castro dan jabatan sekretaris kedua diduduki adiknya, Raul Castro.
Menyongsong perubahan
Sewaktu pimpinan MPR RI diundang mengunjungi Kuba dan bertemu dengan pimpinan PCC, parlemen, dan pemerintahan di sana dua minggu lalu, pertanyaan terbesar di benak kami adalah berapa lama lagi sistem sosialis-komunis Kuba ini bisa bertahan? Beberapa orang yang sempat ditanya di Hotel Melia Coniba dan Hotel Nacional di Havana hanya geleng-geleng kepala sambil angkat bahu, tidak terlihat antusias membicarakannya. Duta Besar RI untuk Kuba Banua Radja Manik memprediksi apabila ‘Pak Jenggot’ (julukan akrab dari rakyat di sana kepada Fidel Castro) sudah ‘check out’ karena usianya, Kuba tidak lama lagi pasti akan mengalami perubahan.
Sewaktu pimpinan MPR RI diundang mengunjungi Kuba dan bertemu dengan pimpinan PCC, parlemen, dan pemerintahan di sana dua minggu lalu, pertanyaan terbesar di benak kami adalah berapa lama lagi sistem sosialis-komunis Kuba ini bisa bertahan? Beberapa orang yang sempat ditanya di Hotel Melia Coniba dan Hotel Nacional di Havana hanya geleng-geleng kepala sambil angkat bahu, tidak terlihat antusias membicarakannya. Duta Besar RI untuk Kuba Banua Radja Manik memprediksi apabila ‘Pak Jenggot’ (julukan akrab dari rakyat di sana kepada Fidel Castro) sudah ‘check out’ karena usianya, Kuba tidak lama lagi pasti akan mengalami perubahan.
Persahabatan RI-Kuba
Kunjungan tingkat tinggi pimpinan MPR/ketua fraksi yang berjumlah lima orang disambut hangat dan terhormat oleh pimpinan pemerintahan, parlemen dan Partai Komunis Kuba. Pejabat-pejabat terpenting di Kuba mengacarakan untuk bertemu dengan delegasi parlemen Indonesia karena dirasakan pertemuan antara pemerintah dan parlemen kedua negara sangat jarang terjadi, dan Kuba sangat mengharapkan dukungan pemerintah Indonesia dalam melawan embargo ekonomi Amerika.
Kunjungan tingkat tinggi pimpinan MPR/ketua fraksi yang berjumlah lima orang disambut hangat dan terhormat oleh pimpinan pemerintahan, parlemen dan Partai Komunis Kuba. Pejabat-pejabat terpenting di Kuba mengacarakan untuk bertemu dengan delegasi parlemen Indonesia karena dirasakan pertemuan antara pemerintah dan parlemen kedua negara sangat jarang terjadi, dan Kuba sangat mengharapkan dukungan pemerintah Indonesia dalam melawan embargo ekonomi Amerika.
Tentang penulis:
Martin H Hutabarat, Ketua Fraksi Gerindra MPR
Martin H Hutabarat, Ketua Fraksi Gerindra MPR
No comments:
Post a Comment