Soal Gedung Baru KPK, Prabowo Usul Gedung Sitaan BPPN Jadi Pengganti

Rivki - detikNews

 

 Prabowo (dok. detikcom)

Jakarta Dukungan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tempat kerja yang baru datang dari Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo. Akan tetapi, gedung untuk KPK tidak selalu harus baru.

"Saya tentunya kalau KPK membutuhkan ya kita harus dukung ya. Tapi saya kira sudah ada aset-aset seperti gedung yang sudah disita pemeirntah. Nah ini seharusnya bisa dimanfaatkan," tuturnya usai menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan 'Bung Karno di Mata Dunia' di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012).

Gedung yang bisa dimanfaatkan adalah hasil penyitaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Daripada tidak terpakai lebih baik diserahkan ke KPK.

"Nah, mungkin nggak usah gedung baru, karena sudah ada gedungnya. Kalau tidak salah juga banyak aset-aset dulu, BPPN yang disita," tambahnya.

Prabowo melihat gerakan masyarakat yang 'patungan' pembangunan Gedung KPK sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Masyarakat ingin KPK berperan lebih baik lagi.

Apakah DPR berusaha menghambat pengadaan gedung baru KPK?
"Yah mudah-mudahan wakil rakyat kita sadar bahwa rakyat ingin korupsi diberantas," jawabnya.

(gah/nwk) 

Martin Hutabarat

Dapat Gelar Profesor dari Kolega

Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat. - IST

Oleh: R Ferdian Andi R

Nasional - Rabu, 14 Maret 2012 | 12:19 WIB

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on googleMore Sharing Services

INILAH.COM, Jakarta - Gelar profesor merupakan pencapaian tertinggi dalam bidang akademik. Namun, tidak bagi politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat.

Meski hanya menamatkan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), namun anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mendapat julukan profesor dari koleganya khususnya di Komisi Hukum DPR RI. "Yang pertama kali menyebut saya profesor itu, Ahmad Yani (Fraksi PPP), dan akhirnya menular ke yang lain," katanya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Meski awalnya mengaku risih dengan sebutan itu, namun belakangan Martin menganggap tak ada maksud negatif dari penyebutan itu oleh para koleganya. "Tapi saya anggap hanya panggilan pergaulan saja," ucap Martin.

Lebih dari itu, panggilan profesor disebabkan dirinya dianggap senior oleh koleganya. Karena sebelumnya, Martin juga pernah menjabat anggota DPR di Komisi Hukum. Begitu pula saat Orde Baru, Martin juga duduk di Komisi Hukum. "Mungkin karena saya dianggap tua dan senior oleh rekan-rekan yang lain," duga Martin.

Namun begitu, Martin mengungkapkan akibat panggilan profesor yang melekat padanya, ia pun disangka memiliki gelar profesor oleh mitra kerjanya. "Seperti tadi saat kunjungan kerja ke Ditjen Pajak, saya dipanggil profesor. Sampai saya harus mengklarifikasi," selorohnya sembari tertawa.

Terkait gelar akademik yang dimiliki Martin, sebenarnya yang bersangkutan hanya memiliki gelar Sarjana Hukum. Tidak sekadar itu, ijazah S-1 hingga saat ini tak pernah ia ketahui wujudnya karena memang tidak diambil. "Waktu pendaftaran caleg pakai ijazah SMA. Kenapa tidak diambil, dulu ingin membuktikan kerja tidak mesti bergantung pada ijazah," kenang Martin. [mdr]

POLITIK - PARPOL Selasa, 07 Februari 2012 , 14:06:00 Kader Gerindra Harus Giat Melawan Korupsi JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi Calon Presiden 2014, apalagi jika anak buahnya tidak korupsi. Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada wartawan, Selasa (7/2) di Jakarta. Menurut Martin, Prabowo sadar betul bahwa persoalan yang sangat mengganggu masyarakat itu adalah soal korupsi dan penegakan hukum. "Kalau di pemerintahan, DPR, DPRD,  gubernur, bupati yang menjadi pengurus Gerindra, kalau tidak bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana mau dicalonkan presiden," kata Martin. Ia mengatakan, Prabowo menunjukkan komitmen memberantas dan melawan korupsi harus dimulai dari keseriusan  anggota DPR, gubernur, Walikota, DPRD dari Gerindra. "Dengan dukungan itulah Prabowo akan dinilai masyarakat sebagai pemimpin yang dipercaya dapat memberantas korupsi. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah sekarang karena tidak seriusnya upaya memberantas korupsi.  Artinya retorikanya lebih banyak," katanya. "Kalau kita mau mencalonkan presiden,  harus menunjukkan kita beda," ungkap Martin mencerna pesan Prabowo. Dia menegaskan Prabowo sangat siap menjadi Capres 2014. Oleh karena itu, Prabowo meminta kader membantunya. "Membantu itu tidak perlu harus berkoar-berkoar, tapi jaga amanah yang sudah diberikan rakyat. Dan harus jadi contoh melawan korupsi," ujarnya. Bahkan, kata dia, Prabowo berpesan  kalau betul-betul mencintai, dukunglah dengan buktikan dalam jabatan sebagai anggota DPR dan lainnya berantas korupsi. "Jangan malah menjadi orang yang tersangkut dengan itu (korupsi)," ungkapnya. (boy/jpnn)

Balada Angelina Sondakh

Sang Puteri Jadi Tersangka Korupsi

Angelina Sondakh - inilah.com/Agus Priatna

Oleh: R Ferdian Andi R

Nasional - Sabtu, 4 Februari 2012 | 07:01 WIB

TERKAIT

• Angelina Sondakh: Musda Demokrat DIY Desember

Select LanguageEnglishAfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish

Powered by Translate

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus wisma atlet. Mantan Puteri Indonesia 2001 ini akhirnya bakal menjadi pesakitan dalam jejak karier politiknya. Balada Sang Puteri di aras politik.

Awal 2011 lalu, INILAH.COM menobatkan Angelina Sondakh sebagai Politisi Perempuan Terfavorit di Parlemen. Jejak politiknya dimulai dengan menjadi anggota DPR Pemilu 2004. Niat yang muncul dari diri Anggie, ingin mengubah sistem politik yang ia nilai tidak ideal. Masuk partai politik diniatkan untuk mengubah sistem.

"Saat masih aktif di Puteri Indonesia berharap bisa mengubah sistem, ternyata tidak bisa. Penyebabnya, karena tidak bisa memutuskan kebijakan," katanya kepada INILAH.COM, awal Januari 2011 lalu, ketika secara khusus mewawancarai istri mendiang Adjie Massaid ini terkait penobatan Politisi Terfavorit hasil survei konsultan politik Uvolution Indonesia dan portal berita INILAH.COM. Kesan yang muncul saat itu, Anggie merupakan sosok politikus tangguh, peduli, dan mau belajar.

Sosok Anggie memang berbeda dengan profil Puteri Indonesia lainnya. Karir di jalur politiknya termasuk moncer. Saat ini dirinya didaulat sebagai Wakik Sekjen DPP partai Demokrat (2010-2015) dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah VI Partai Demokrat.

Sedangkan di fraksi, Angie juga tercatat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR (2010-sekarang), Karir politiknya kian menanjak sejak menjadi tim sukses Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat Mei 2010 lalu.

Pada 21 April 2011 lalu tampaknya menjadi mimpi buruk bagi Anggie. Saat pertama kali kasus Wisma Atlit bergulir, namanya kerap disebut Nazaruddin. Anggie juga pernah dipanggil Tim Pencari Fakta Fraksi Partai Demokrat. Dia juga pernah dipanggil Badan Kehormatan DPR RI. Semuanya terkait dengan keterkaitan Anggie dalam kasus Wisma Atlit.

Namun, dengan latar belakang di dunia keartisan, Anggie tak lekang dari gosip dan sensasi. Saat namanya banyak disebut terlibat dalam kasus Wisma Atlit, justru ia membuat kejutan. Gosip kedekatannya dengan adik kandung mendiang suaminya, Mudji Massaid sempat mencuat.

Bahkan, saat diperiksa KPK, Anggie memperlihatkan kepada publik sikap kedekatan dengan adik kandung Adjie. Anggie juga bernyanyi bersama Mudji. Saat itu, Anggie justru kerap muncul dalam pemberitaan infotainment ketimbang pemberitaan kasus yang membelitnya.

Setelah gosip hubungan personalnya dengan Mudji meredup, November 2011 lalu, Anggie kembali membuat kejutan. Hubungan pribadinya justru berganti dengan salah satu penyidik dari kepolisian di KPK Kompol Brotoseno. Hubungan ini menjadi pergunjingan hangat, karena dicurigai bersamaan dengan namanya yang disebut-sebut dalam kasus Wisma Atlit. Meski akhirnya, Brotoseno dikembalikan ke korps kepolisian.

Jejak Anggie di politik tampaknya bakal terhenti dalam kasus Wisma Atlit ini. KPK secara resmi menetapkan anggota Komisi X DPR RI ini sebagai tersangka. Dalam persidangan terdakwa M Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, nama Anggie disebut-sebut menerima dana sebesar Rp2 miliar. Namanya disebut Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis, mantan staf Nazaruddin terkait penerimaan dana Rp2 miliar.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai Anggie memecahkan rekor muri terkait penetapan tersangka dalam kasus Wisma Atlit. Menurut dia, Anggie sebagai mantan Puteri Indonesia, artis, pengurus partai politik besar, anggota DPR, "Berakhir tragis menjadi tersangka," katanya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Martin Hutabarat: KPK Harus Beri Penjelasan

30 Januari, 2012 | Filed under: Nasional | Posted by: Redaksi

JAKARTA (Berita) Anggota Komisi III DPR RI membidangi hukum dari Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) Martin Hutabarat, SH meminta Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi memberikan penjelasn secara transparan kepada rakyat tentang beredarnya issu  yang menyebutkan terjadinya perbedaan pendapat di antara pimpinan KPK dalam menetapkan tersangka kasus wisma atlet SEA Games. Apa lagi yang disebutkan bakal jadi tersangka itu adalah petinggi partai politik.
” Pimpinan KPK harus meberikan penjelasan sebab issu itu sudah terlanjur beredar dikalangan pers.Jadi harus ada penjelasan resmi kepada rakyat akan kebenaran berita tersebut,” ujar Martin Hutabarat ketika dikonfermasi Waspada,Jumat (27/1), melalui Short Message Service (SMS),terkait beredarnya berita menyebutkan terjadinya perpecahan saat pengambilan putusan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus suap wisma atlet Sea Games. Yang disebut-sebut petinggi partai berkuasa AU dan AM..
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini mengingatkan  pentingjnya penjelasan dari pimpinan KPK, apa lagi pimpinan KPK ini baru bekerja satu bulan sudah terus dilanda issu perpecahan.
” Issu ini, jika tidak diklarifikasi akan berbahaya bagi image KPK dimata masyarakat kedepan, ujar Martin Hutabarat.
Jika tidak ada penjelasan, Martin khawatir citra KPK akan terpuruk, sebab issu yang beredar tidak dijelaskan, sehingga menjadi pembenaran bagi umum bahwa pimpinan KPK yang baru , berhutang budi kepada sehingga pimpinan KPK tidak berdaya bertindak tegas karena dituntut oleh partai tersebut membayar hutang budi yang sudah diberikan saat memilih mereka menjadi pimpinan KPK .
” Saya pikir ini perlu dijelaskan dan pimpinan KPK pun harus memeliharan kekompak dalam memberantas kasus korupsi.” tutup Martin Hubarat.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo  menilai perlakuan KPK  yang  menahan Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Wa Ode Nurhayati makan membuat orang takut menjadi whistle blower korupsi .
Menurut Dradjad, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan ikut memojokkan Wa Ode dengan mengecek rekening pribadinya. Dradjad mengatakan, berdasarkaninformasi terakhir yang dia peroleh, saat ini rekening gaji Wa Ode sudah diblokir oleh KPK, sehingga Wa Ode merasa kesulitan. Bahkan selain Wa Ode, rekening asistennya pun juga telah diblokir oleh PPATK.
“Kalau masyarakat tahu penderitaan yang dialami Wa Ode sebagai akibat ‘dia bernyanyi’, rasa-rasanya seember air mata pun tidak cukup. Ditahannya Wa Ode adalah kemenangan mafia anggaran,” tegas Dradjad.(aya)